Pembagian Sertifikat Tanah Gratis Jokowi Sering Pungli, Ini Faktanya

Ka isanta – Presiden Jokowi sejak tahun 2015 lalu sudah menjalankan program pembagian sertifikat tanah secara gratis pada seluruh masyarakat Indonesia. Tentu saja kebijakan tersebut disambut dengan baik. Namun, pada pelaksanaan di lapangan, ada saja penyelewengan. Salah satunya adalah pungli yang dilakukan oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Ini faktanya!

sertifikat tanah

1. Pungli Terjadi di Tingkat Desa, RT dan RW

Menurut Mentri ATR/BPN Sofyan Djalil, adanya pungli pada pembagian sertifikat gratis ini sebenarnya terjadi di oknum bagian bawah. Pungli kebanyakan terjadi di tingkat desa, RT dan RW hingga kesatuan kelompok masyarakat yang biasanya mengurus tanah. Jumlah pungli yang diambil berbeda-beda. Namun, ada yang sampai jutaan rupiah per warga.

Memang, sebenarnya program pembagian sertifikat ini tidak sepenuhnya gratis. Warga masih harus membayar pajak, biaya administrasi termasuk pengukuran tanah dan biaya meterai. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Jauh lebih sedikit dibandingkan yang diminta oknum tak bertanggung jawab tersebut.

2. Masyarakat Enggan Melapor

Pungli ini makin diperparah dengan kenyataan bahwa masyakarat enggan sekali melapor. Kebanyakan masyarakat merasa tak enak untuk melapor sehingga ada pemakluman di sini. Rasa tak enak itu timbul karena orang yang mengurus pembuatan sertifikat gratis itu adalah orang dekat atau tetangga mereka.

Selain itu, kebanyakan masyarakat juga beralasan bahwa pungli yang dilakukan tidak sebanyak yang terjadi di masa lalu. Oleh sebab itu, mereka memaklumi adanya pungli ini. padahal, hal ini jelas tidak dibenarkan.

3. Mau Terhindar dari Pungli, Urus Sendiri Sertifikatnya!

Pungutan liar ini pada umumnya terjadi karena adanya perantara pihak ketiga. Oleh sebab itu, untuk pengurusan sertifikat tanah gratis ini sangat dianjurkan masyarakat mengurusnya sendiri. Caranya cukup mudah. Warga hanya perlu datang langsung ke loket PTSL di Kantor Badan Pertanahan terdekat.

Ketika mengurusnya, warga wajib membawa persyaratn yang diperlukan yakni dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan KTP. Selain itu, warga juga diminta membawa surat tanah yang berwujud Letter C, akta jual beli, akta hibah atau berita acara kesaksian. Selain itu, warga juga harus memasang tanda batas pada tanahnya sebelumnya.

Pemasangan tanda batas ini harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik lahan yang berbatasan. Syarat lainnya adalah warga diminta membawa bukti setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP serta pajak penghasilan. Terakhir, warga juga harus membawa surat permohonan penerbitan sertifikat sehingga bisa diproses.

4. Biaya yang Harus Dikeluarkan

Meski klaimnya gratis, sebenarnya tetap ada biaya yang harus warga bayarkan. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding yang diminta para oknum. Biaya tersebut adalah untuk keperluan penyiapan dokumen, pengukuran tanah dan juga biaya meterai saja. Untuk jumlah biayanya, sudah diatur dalam SKB 3 Menteri No 25 Tahun 2017.

Isinya adalah untuk wilayah Kategori I provinsi Papura, Maluku Utara, dan NTT, akan dikenai biaya pengurusan sebesar Rp450.000,-. Sementara untuk Kategori II Provinsi Kepri, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan NTB, dikenai biaya sebesar Rp350.000,- saja.

Lalu, wilayah Kagetori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur dikenai sebesar Rp250.000,-.

Untuk wilayah IV yang terdiri dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Selatan, dikenai biaya sebesar Rp200.000,-. Terakhir, untuk kategori V yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali, hanya dikenai sebesar Rp150.000,- saja.

Jadi, sudah jelas sebenarnya dalam hal pembagian sertifikat tanah gratis Jokowi ini, ada banyak pungutan liar di dalamnya. Namun, pungutan liar itu dilakukan oknum tertentu yang ada di bawah saja. Hal ini juga terjadi karena pemakluman banyak orang.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *